Mengenang Kembali Tanjung Priok 1984: Ketika Kritik Dibalas Peluru

September 1984. Sebuah insiden kecil di sebuah masjid di Tanjung Priok, Jakarta Utara, memicu salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah rezim Orde Baru. Peristiwa yang seharusnya bisa diselesaikan dengan dialog justru berubah menjadi pembantaian. Dan semua itu hanya karena satu isu yang kala itu sedang panas: Asas Tunggal Pancasila.

Awal Mula: Insiden yang Disebut “Sepele”

Di masa itu, pemerintah mewajibkan seluruh organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Bagi sebagian masyarakat, khususnya umat Islam. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya membatasi ekspresi keagamaan. Ketegangan makin terasa di berbagai kawasan, termasuk di Tanjung Priok.

Sampai akhirnya, seorang aparat masuk ke sebuah masjid tanpa melepas alas kaki, sambil memeriksa dan menuntut pencopotan spanduk serta poster yang mengkritik pemerintah.

“Heh, kamu copot itu spanduk!”
“Tidak mau.”
“Kamu copot!”
“Tidak mau!”
“HEH MONYET! DAN KAMU UCAPKAN PANCASILA ASAS TUNGGAL!”

Bentakan ini menyulut emosi warga. Motor milik aparat rusak diamuk massa. Sebagai balasan, aparat menangkap sejumlah pengurus masjid dan beberapa warga lainnya.

Protes Membesar: Dari Masjid ke Jalan Raya

Keesokan harinya, masyarakat menuntut agar tetangga mereka yang ditahan dibebaskan. Aksi kecil berubah menjadi demonstrasi. Hari berikutnya, sebuah tabligh akbar digelar, dihadiri sekitar 1.500 warga. Mereka bergerak menuju kantor polisi, meminta pembebasan warganya secara damai.

Namun negara menjawab dengan cara yang berbeda. Alih-alih dialog, pasukan bersenjata dikirim. Barisan warga semakin banyak, dan suasana makin tegang.

Lalu entah dari mana perintah itu turun. Singkat, dingin, mungkin hanya sebaris instruksi lewat telepon:
“Habisi.”

Peluru, Darah, dan Truk Pengangkut Jasad

Tembakan mulai diletuskan. Tanpa peringatan memadai, tanpa ruang untuk mundur. Peluru mendesing, menembus tubuh warga yang berada di depan masjid dan di sepanjang jalan.

Versi pemerintah menyebut korban tewas hanya sekitar 20 orang. Tapi saksi, keluarga korban, dan catatan aktivis HAM menolak klaim itu. Banyak yang memperkirakan tak kurang dari 100 orang meninggal. Bahkan ada versi yang menyebut jumlah korban mencapai 700 jiwa.

Jasad-jasad dinaikkan ke truk militer. Sebagian dikubur secara massal tanpa identitas. Rumah sakit dilarang menerima korban. Area kejadian disiram air agar genangan darah hilang. Peristiwa itu dibungkam—bukan diselesaikan.

Semua Karena “Asas Tunggal Pancasila”

Ironisnya, setelah Reformasi 1998 terjadi dan Soeharto jatuh, isu asas tunggal itu lenyap begitu saja. Tidak ada lagi pemaksaan. Tidak ada lagi keharusan bagi organisasi untuk memakai Pancasila sebagai asas tunggal. Yang dulu begitu dipaksakan hingga nyawa melayang, tiba-tiba menguap.

Zaman dulu serba enak?
Bah, itu mitos.

Mengapa Warga Protes?

Bagi mereka, ini bukan semata soal spanduk. Bukan soal menentang negara. Mereka membela identitas, nilai, dan ruang beragama yang mereka anggap terancam. Pada masa itu, simbol-simbol keagamaan sering dicurigai, bahkan dibatasi. Foto ijazah memakai jilbab pun nyaris tidak mungkin dilakukan di instansi negeri.

Menuduh warga sebagai penyebab tragedi berarti menutup mata terhadap konteks zamannya.

Kenapa Kita Perlu Mengingatnya?

Karena sejarah adalah kompas agar bangsa tidak tersesat lagi. Tanjung Priok 1984 adalah pengingat bahwa suara kritis tak boleh dibalas dengan senjata, dan bahwa negara ada untuk melindungi, bukan menakut-nakuti rakyatnya. Kesedihan keluarga korban masih ada hingga hari ini. Dan kita berutang untuk tidak melupakan.