Prahara dua Institusi, ada gus dan gusti

Meski dalam beberapa hari terakhir, bumi nusantara tengah berduka menyusul banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, namun ada peristiwa yang juga tidak luput dari perhatian publik dalam beberapa pekan ini yakni saling klaim serta prahara di dua institusi berbeda yakni Keraton Surakarta Hadiningrat dan Ormas Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Konflik Keraton Solo lebih dahulu muncul ke publik, pasca mangkatnya Sinuhun Sri Susuhunan Pakubuwono XIII pada 2 November lalu. Dua putra sinuhun saling mengklaim sebagai pewaris tahta. Gusti Purboyo mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV sesaat sebelum jenazah ayahandanya diberangkatkan ke pemakaman Imogiri pada 5 November. Kemuadian diikuti prosesi Jumenengan dan kirab pada 15 November dilakukan sejumlah kerabat karaton kepada pangeran yang memiliki nama asli GRM Suryo Aryo Mustiko tersebut. Sebagai tandingan, Pertemuan yang difasilitasi Mahamenteri KGPA Tedjowulan dan dihadiri Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton ternyata secara sepihak dijadikan sebagai penobatan putra PB XIII yang lain yakni Gusti Hangabehi pada 13 November. Konflik semakin memanas setelah KGPA Tedjowulan memperingatkan para keponakannya itu untuk menahan diri setidaknya sampai 40 hari meninggalnya PB XIII. Imbas dari konflik ini Pemerintah Kota Solo akhirnya menunda dana hibah untuk Keraton senilai Rp 200 juta. Pemerintah Kota Solo sendiri enggan ikut campur urusan internal keraton. Senada dengan Pemkot Solo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan mencairka dana hibah keraton jika sudah tidak ada dualisme raja lagi. 

Sementara itu tidak kalah panas dengan keraton Solo, prahara di Ormas Islam terbesar yakni Nahdhatul Ulama juga belum mencapai titik temu. Konflik internal di tubuh PBNU ini terjadi setelah munculnya Surat Penonaktifan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Kholil Staquf karena diduga mendatangkan seorang tamu yang berafisiliasi dengan zionis. Surat tersebut muncul dalam rapat harian Syuriah pada 20 November yang memberi tenggat waktu 3 hari kepada gus Yahya. Pada 26 November muncul lagi Surat yang isinya penonaktifan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU sebagai konsekuensi dari surat sebelumnya. Sementara itu ditempat lain, Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menyatakan bahwa pemberhentiannya tidak syah karena tidak berdasarkan mekanisme Muktamar Sehingga ia mengatakan bahwa secara de Facto dan dejure,ia masih menjabat sampai akhir periode. Konflik antara jajaran tanfidziyah dan Syuriah juga tampak ketika secara tidak sengaja Rois Amm KH. Miftahul Akhyar dan Ketum Gus Yahya bertemu di bandara Juanda, Kab. Sidoarjo Jawa Timur, keduanya nampak menjaga jarak dan tidak bertegur sapa dan memilih segera melanjutkan agenda masing. Ditengah penonaktifannya pula, KH Yahya Cholil Staquf juga masih merotasi jajaran tanfidziyah termasuk menggati Sekjen PBNU dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ke KH Said Amin Husni.

Terlepas dari dinamika yang berjalan di kedua institusi diatas. Kami sebagai penulis berharap agar kedua instutusi yang menjadi bagian sejarah negeri ini bisa segera tercapai titik temu dan ishlah (perdamaian). Apalagi para pemeran di kedua institusi diatas adalah orang-orang yang sangat dihormati. Mereka bergelar Gusti (di Keraton) dan juga gus ( dalam nomenklatur NU). Konflik yang berkepenjangan tentu akan membuat citra keduanya menjadi Negatif. Jika Keraton Solo mampu mengakhiri prahara ini, maka mereka bisa kembali menjadi role model tentang cerita sebuah monarki ditengah negara demokrasi dan sebagai penjaga budaya. Sementara bagi NU, jika berhasil mengakhiri konflik ini, maka NU akan semakin jaya dan pengaruh sebagai ormas yang mengedepankan tawasuth, tawazun dan ishlah akan diakui banyak orang. Wallahu a'laam