Menkeu Purbaya Siapkan Rp200 Triliun untuk Suntik Likuiditas Perbankan

Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil langkah cepat setelah dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengumumkan rencana pemindahan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank komersial. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat likuiditas perbankan yang dinilai menurun akibat lambatnya realisasi belanja pemerintah.

Menurut Purbaya, dana pemerintah yang selama ini parkir di Bank Indonesia justru membuat sistem keuangan menjadi “kering”. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya ruang gerak bank komersial untuk menyalurkan kredit ke sektor riil. Dengan adanya pemindahan dana, pemerintah berharap bank memiliki ruang lebih besar untuk mendukung pembiayaan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM.

Langkah suntikan likuiditas ini bukan sekadar kebijakan jangka pendek. Pemerintah ingin memastikan aliran kredit ke masyarakat tidak terhambat di tengah perlambatan ekonomi global. “Dana harus bekerja di sektor produktif, bukan hanya diam di BI,” tegas Purbaya.

Kebijakan ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi dengan menjaga stabilitas sektor keuangan. Perbankan diharapkan lebih agresif menyalurkan pinjaman ke dunia usaha, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Sejumlah analis menyebut kebijakan Purbaya ini sebagai sinyal positif bahwa pemerintah ingin proaktif dalam memperbaiki iklim keuangan domestik. Namun, ada juga yang menekankan pentingnya pengawasan ketat agar dana tersebut benar-benar tersalurkan ke sektor produktif, bukan justru menumpuk di instrumen jangka pendek.

Pasar keuangan merespons dengan hati-hati. Di satu sisi, langkah ini memberi optimisme bahwa pemerintah serius menjaga likuiditas. Di sisi lain, investor masih menanti implementasi konkret dari kebijakan yang diumumkan.

Suntikan likuiditas Rp200 triliun menjadi gebrakan awal Menkeu Purbaya dalam merespons kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Langkah ini akan menjadi ujian penting, apakah strategi pemerintah mampu mendorong kredit dan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas harga serta defisit fiskal.