Bom Waktu Anggaran Pendidikan: Masa Depan MBG yang Menggerus Sekolah Negeri

Ada sesuatu yang bergerak diam-diam di balik euforia pembangunan megaproyek negeri ini. Ketika pemerintah menggelontorkan ratusan triliun untuk proyek Makanan Bergizi Gratis (MBG). Yang kabarnya mencapai 300 triliun rupiah pada tahun depan, konsekuensinya mulai terasa di tempat yang paling sensitif. Yaitu anggaran daerah.

Pemotongan dana daerah mungkin tampak seperti angka-angka teknis di dokumen APBN. Tapi bagi sekolah negeri, dampaknya bukan lagi teknis, melainkan eksistensial. Biaya tahunan program ini mencapai ratusan triliun rupiah, mustahil anggaran sebesar itu bisa dipertahankan tanpa mengorbankan sektor lain. Dan kini mulai tampak nyata dari adanya pemotongan dana daerah demi terlaksananya program MBG ini. 

Sekolah Negeri: Hidup dari Dua Sumber yang Kini Sama-sama Tersendat

Banyak orang tidak sadar bahwa operasional sekolah negeri tidak ditanggung penuh oleh pemerintah pusat. Gaji guru dan pegawai memang dijamin. Tapi kebutuhan lain seperti listrik, air, kegiatan siswa, lomba, perawatan bangunan, hingga honor guru tambahan ditanggung oleh:

• Dana BOS
• Bantuan pemda

Ilustrasinya sederhana. Kebutuhan operasional sekolah 1 miliar rupiah, maka:

• BOS: 750 juta
• Pemda: 250 juta

Dulu, dua sumber ini membuat sekolah bisa bernapas.

Namun tahun ini dan tahun depan? Dana pemda terpangkas. Bukan karena pemda tidak peduli, tapi karena mereka sendiri kehilangan suplai dari pusat akibat fokus anggaran serampangan.

Hasilnya: lubang anggaran menganga lebar di sekolah negeri.

Bom Waktu Itu Sudah Berdetak

Dalam kondisi normal pun, kita tahu praktik pungli “halus” lewat komite sekolah sering terjadi. Iuran ini itu, sumbangan sana-sini, proposal bantuan tidak resmi, sampai biaya kegiatan yang tiba-tiba membengkak.

Sekarang bayangkan ketika:

• Anggaran pemda anjlok,
• Kebutuhan sekolah tetap tinggi,
• Pengawasan longgar,
• Tekanan operasional makin besar.
• Pungli bukan lagi insiden. Ia berpotensi menjadi sistem.

Sekolah-sekolah akan “haus dana”, dan ketika negara tak cukup memberi, muridlah yang diperas. Dan kalau pemerintah tutup mata, pola pungli perlahan akan menjadi legal lewat normalisasi. Mirip seperti tukang parkir ilegal yang lama-lama dianggap lumrah.

Akankah Sekolah Negeri Kembali Memungut SPP?

Pertanyaan terbesar, apa visi kita untuk pendidikan nasional? Jika pemerintah membiarkan gap anggaran ini terus membesar, maka masa depan sekolah gratis tinggal cerita. Mau tidak mau akan muncul opsi ekstrem:

• Legalkan saja SPP di SD, SMP, SMA negeri.
• Pasang tarif resmi.
• Rp1 juta per bulan? Atau sekalian Rp10–20 juta per bulan biar “kelas dunia”.
• Setelah itu, tutup dengan janji klasik: “yang tidak mampu nanti ada beasiswa.”
• Gimmick politik yang sama, tanpa menyentuh akar masalah.

Indonesia bisa saja menjadi negara di mana pendidikan dasar pun menjadi barang mahal, menciptakan kesenjangan sosial jangka panjang yang lebih parah dari apa pun yang dibayangkan.

Sekolah Gratis: Selamat Tinggal?

Prabowo menyatakan bahwa MBG bukan sekadar konsumsi, tetapi investasi masa depan. Generasi anak yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global. Akan tetapi, jika proyek ini terus dipaksakan dengan memangkas anggaran di sektor lain, akankah ini masih menjadi investasi masa depan yang gemilang? 

Bila tren pemangkasan anggaran daerah dan pembengkakan proyek megastrategis terus berlanjut. Kita memang sedang melambaikan tangan pada cita-cita emas: pendidikan gratis untuk semua. Dan ketika kita mengorbankan masa depan pendidikan demi ambisi proyek raksasa, pertanyaannya bukan lagi “bisakah Indonesia bersaing?”.

Pertanyaannya adalah, apakah kita masih peduli siapa yang akan memegang masa depan negeri ini? Karena sekolah negeri bukan hanya bangunan. Ia adalah pintu kesempatan. Dan pintu itu mulai tertutup. Pelan, tapi pasti.