Warga Bantu Warga: Donasi yang Mengungkap Lubang Besar Pemerintahan

Donasi selalu menjadi tindakan baik. Ia lahir dari empati, solidaritas, dan keinginan membantu sesama. Namun ketika kepala negara yang mana merupakan orang yang memegang kendali atas anggaran, kebijakan, dan instrumen pemerintahan justru ikut berdonasi layaknya warga biasa, muncul satu pertanyaan besar:

Apakah negara masih bekerja?

Fenomena ini mencuat kembali setelah bencana besar di Sumatra menelan ratusan korban dan memaksa lebih dari sejuta orang mengungsi. Di tengah kekacauan, sejumlah influencer membuat gerakan “donasi hutan”, sementara presiden memilih mengumumkan donasi pribadi. Reaksi publik jelas: simpati ada, tetapi keganjilan terasa kuat.

Karena di atas semua itu, masyarakat tidak hanya butuh uluran tangan. Yang lebih dibutuhkan oleh rakyat adalah negara yang hadir.

Fakta Lapangan: Skala Bencana yang Tak Bisa Ditangani Donasi Pribadi

Beberapa data dari laporan BNPB dan lembaga terkait menunjukkan skala kerusakan yang sangat besar:

• Ratusan korban jiwa dalam hitungan hari, banyak di antaranya masih hilang saat evakuasi terhambat cuaca buruk.
• Lebih dari satu juta warga mengungsi, membutuhkan tempat tinggal sementara, makanan, obat-obatan, dan sanitasi.
• Puluhan ribu rumah hanyut atau rusak berat, merusak pusat kegiatan ekonomi lokal.
• Akses jalan di sejumlah wilayah tertutup lumpur dan reruntuhan sehingga bantuan terhambat.
• Kerusakan lingkungan menunjukkan jejak bertahun-tahun deforestasi, pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan izin konsesi.
• Fakta-fakta seperti ini menegaskan bahwa tindakan individu, sekaya atau sekuat apa pun, tidak mungkin menggantikan kerja negara.

Ketika Presiden Berdonasi: Ada yang Salah dengan Sistem

Di banyak negara, presiden tentu boleh berdonasi sebagai warga negara. Tetapi ketika ia melakukannya sambil memegang kewenangan tertinggi atas sistem penanggulangan bencana, muncul konsekuensi makna:

Presiden tampil sebagai individu yang membantu, bukan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Ia menempatkan bencana sebagai tragedi yang perlu “charity”, bukan krisis nasional yang menuntut mobilisasi instrumen kenegaraan.

Gestur ini mengaburkan fungsi negara dan menggeser fokus publik dari kebijakan ke kedermawanan personal.
Dalam standar tata kelola pemerintahan, kepala negara semestinya melakukan hal-hal berikut:

• Memimpin rapat darurat nasional bersama BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait.
• Menambah anggaran penanganan bencana, bukan menyumbang secara pribadi.
• Memaksa birokrasi bergerak cepat: evakuasi, logistik, relokasi, dan pendataan.
• Mengurusi akar masalah, seperti tata kelola hutan, izin tambang, dan mitigasi bencana.
• Donasi pribadi tidak mungkin menggantikan hal-hal tersebut.

Masalah Struktural yang Tidak Bisa Ditutup oleh Donasi

Laporan WALHI, KLHK, dan berbagai riset akademik menunjukkan bahwa banyak wilayah rawan bencana di Indonesia berada dekat:

• konsesi industri ekstraktif,
• kawasan hutan yang menyusut,
• daerah aliran sungai yang rusak,
• dan wilayah pemukiman tanpa tata ruang memadai.

Kerusakan semacam ini bukan terjadi “tiba-tiba”. Ini adalah produk kebijakan bertahun-tahun. Karena itu, ketika bencana datang, publik tidak hanya menuntut bantuan: mereka menuntut perubahan sistem.

Akhir Kata: Donasi Itu Mulia, Tapi Kepemimpinan Tidak Boleh Digantikan Donasi

Tidak ada yang salah dengan presiden berdonasi. Yang bermasalah adalah ketika donasi menjadi pusat narasi, bukan kebijakan publik. Negara tidak boleh digerakkan oleh belas kasihan individu. Ia harus digerakkan oleh tanggung jawab, sistem, dan kepemimpinan.

Dan bencana sebesar Sumatra bukanlah panggung untuk menunjukkan kedermawanan. Melainkan ujian terbesar untuk menunjukkan apakah negara benar-benar bekerja. Sumatera hanyalah salah satu contoh yang bisa kita lihat di lapangan saat ini. Hal ini masih bisa terjadi di daerah yang lain jika pemerintah tak segera berbenah.